Mytour09's Blog

Just another WordPress.com weblog

Polemik RUU Perkawinan dan Kriminalisasi Korban

Posted by mytour09 on February 19, 2010

Oleh: Diana Achmad Ketua Harian Savy Amira Women Crisis Center Surabaya.

Keberadaan regulasi oleh pemerintah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi kaum perempuan hingga kini masih memberi kesenjangan. Ini karena penetapan regulasi itu tanpa dibarengi transformasi budaya sehingga akses pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik bagi perempuan terpenuhi.Keseriusan pemerintah untuk terus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi kaum perempuan melalui ketersediaan regulasi yang pro perempuan, tidak berhenti hanya pada disahkannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik yang menjamin quota 30 persen untuk perempuan.

Keseriusan ini kembali ditegaskan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pembahasan 2010.

Pengesahan RUU ini diproyeksikan dapat menjawab tuntutan perlindungan terhadap perempuan dalam relasi perkawinan. Dalam praktik nikah siri, perkawinan kontrak (mutah), poligami, dan kasus perceraian, perempuan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kehadiran RUU tersebut layak diapresiasi karena memuat ketentuan pidana atas praktik nikah siri, perkawinan kontrak (mutah), poligami, dan kasus perceraian. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada pasal 143-153 dalam RUU tersebut diasumsikan bisa mengadvokasi hak-hak perempuan yang termarjinalisasi dalam relasi perkawinan.

Bahkan pada pasal 147, RUU ini secara khusus mengatur tentang masalah perzinahan dan penolakan pertanggungjawaban laki-laki pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah dikategorikan sebagai tindak pidana. Manipulasi perwalian nikah juga ditegaskan dalam pasal 150 sebagai tindak pidana.

Setiap pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman kurungan yang bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun, dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Secara keseluruhan, pasal-pasal di atas menggambarkan semangat perlindungan terhadap perempuan. RUU ini seperti hendak menegaskan bahwa perempuan harus diselamatkan dari keterkondisian menjadi korban dalam sebuah institusi perkawinan.

Problem Budaya

RUU ini menandai progresivitas regulasi terkait isu-isu perlindungan perempuan. Sejak Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms Against Women (CEDAW) menjadi UU No. 7 Tahun 1984, negeri ini telah mengalami banyak kemajuan regulasi yang menjamin hak-hak perempuan. Sayangnya, hal ini masih belum diimbangi oleh pemajuan budaya.

Fakta kemajuan regulasi hampir berbanding terbalik dengan fakta pelanggengan konstruksi budaya yang mendiskriminasikan perempuan. Di ruang sosial, perempuan masih harus berjuang sangat serius dalam mengatasi marjinalisasi, termasuk marjinalisasi dalam relasi perkawinan.

Ketika pemerintah sangat serius dalam memproduksi regulasi, pada saat bersamaan pemerintah juga mengabaikan transformasi budaya masyarakat. Betapapun regulasi sangat mengakomodasi kepentingan perempuan, akan tetapi konstruksi budaya tetap melanggengkan posisi marjinal perempuan. Kondisi ini pada gilirannya melahirkan ketimpangan antara kemajuan regulasi dan ketidaksiapan perempuan untuk menempatkan diri sebagai individu-individu yang melek regulasi.

Dalam konteks RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, usaha pemerintah melindungi hak-hak perempuan dalam relasi perkawinan, tidak berjalan seimbang dengan proses transformasi institusi perkawinan sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kesetaraan.

Bercermin pada anomali tersebut, ketentuan pidana pada praktik nikah siri, nikah mutah, poligami, dan perceraian, bisa menjadi pisau bermata dua bagi perempuan. Di satu sisi, ketentuan pidana tersebut memang berpotensi mengadvokasi perempuan dari kekerasan yang ada dalam model-model perkawinan tersebut. Di sisi lainnya, tanpa mempertimbangkan posisi marjinal dalam konstruksi budaya patriarki, RUU ini juga berpotensi mengkriminalisasi korban.

Pada pasal 143 RUU tersebut dijelaskan, “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, dipidana dengan pidana denda  paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”

Pasal tersebut memang berpotensi menyelamatkan perempuan dari kekerasan nikah siri, akan tetapi pada saat bersamaan juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang selalu menjadi korban dalam relasi nikah siri.  Praktik nikah siri bukanlah pilihan personal perempuan yang didasarkan pada kesadaran pribadi. Hampir semua kasus kekerasan terkait dengan posisi perempuan sebagai pelaku nikah siri,  semuanya menempatkan perempuan sebagai korban karena tidak memiliki posisi tawar dalam budaya laki-laki.

Hampir semua kasus kekerasan yang ditangani oleh Savy Amira Women Crisis center (WCC), misalnya, menegaskan hal tersebut. Penulis berpendapat bahwa keputusan perempuan untuk menjadi pelaku nikah siri ataupun pelaku poligami bukanlah keputusan yang terjadi secara natural. Ada faktor ideologis yang membuat perempuan terkondisikan untuk memasuki perkawinan poligami ataupun menjadi pelaku nikah siri.

Meski semangat RUU ini untuk melindungi perempuan, tapi di posisi yang sama RUU ini juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang melakukan nikah siri atau poligami. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi marginal sehingga perempuan selalu berada pada posisi jauh dari akses pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini mengakibatkan pemiskinan yang sistematis terhadap perempuan.

Dalam posisi seperti ini, perempuan tidak memiliki posisi tawar sehingga tidak bisa menentukan pilihan untuk menolak ataupun menerima keputusan nikah siri/poligami berdasarkan kesadaran personal sebagai perempuan.

Kehadiran regulasi yang tidak mengindahkan konstruksi budaya, cenderung menempatkan perempuan yang sesungguhnya menjadi korban ke posisi pelaku tindak pidana. Dalam konstruksi budaya patriarki, praktik nikah siri dan poligami memposisikan perempuan sebagai korban. Bila regulasi tidak memperhatikan aspek kemandegan budaya tersebut maka status perempuan sebagai korban akan berubah menjadi pelaku tindak pidana dihadapan RUU ini.

Seharusnya keberadaan regulasi ini dibarengi dengan usaha serius oleh pemerintah untuk melakukan transformasi budaya sehingga akses pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik bagi perempuan terpenuhi terlebih dahulu. Dengan begitu perempuan akan terhindar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal RUU tersebut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: